Tri Nopianto Sekjen LIMAS Imbau Semua Pihak Menahan Diri, Beri Ruang Gubernur dan Mahasiswa Tempuh Mediasi Sejuk
PONTIANAK, SOROT KALBAR — Sekretaris Jenderal Lumbung Informasi Masyarakat (LIMAS), Tri Nopianto, mendapat arahan dari Ketua DPP LIMAS Syafarahman untuk mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalimantan Barat.
Tri menilai penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurutnya, proses tersebut perlu dilakukan dalam suasana yang kondusif agar komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Ia juga meminta agar Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan diberikan ruang dan waktu untuk beristirahat serta menenangkan diri, mengingat pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai persoalan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita harus melihat kondisi semua pihak. Gubernur juga manusia yang memiliki batas kemampuan fisik dan emosional. Dengan beban penanganan karhutla dan berbagai persoalan daerah, tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri agar setiap persoalan dapat dihadapi dengan kepala dingin,” ujar Tri Nopianto.
Menurut Tri, pernyataan tersebut bukan berarti mengurangi hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, ia berharap mahasiswa memberikan sedikit kelonggaran agar proses mediasi dapat dilakukan dalam suasana yang lebih sejuk dan konstruktif.
“Untuk rekan-rekan mahasiswa, kami berharap tetap menyampaikan aspirasi, tetapi berikan ruang untuk mediasi yang lebih sejuk. Jangan sampai suasana yang panas membuat substansi aspirasi justru tidak tersampaikan dengan baik,” katanya.
Tri menambahkan, pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi yang memadai sehingga tuntutan dan masukan mahasiswa dapat dibahas secara terbuka. Menurutnya, dialog yang tenang akan lebih memungkinkan setiap pihak menemukan titik temu.
Ia mengajak mahasiswa, pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
“Kritik dan aspirasi adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah perlu mendengar, mahasiswa juga perlu memberikan ruang dialog. Yang kita harapkan adalah solusi, bukan pertentangan,” pungkasnya.
Sorot Kalbar tetap membuka ruang bagi pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa, untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan sehingga pemberitaan dapat disampaikan secara berimbang.
red/sorotkalbar
