Borneo Harapan Nusantara Deklarasikan Komitmen Dampingi Pemerintah Wujudkan Pembangunan Berkeadilan di Kalbar
PONTIANAK, SOROT KALBAR — Organisasi Borneo Harapan Nusantara (BHN) mendeklarasikan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Barat.
BHN menyatakan akan mengambil peran dalam mendampingi proses pembangunan, termasuk memberikan masukan dan melakukan koreksi apabila menemukan kebijakan atau pelaksanaan pembangunan yang dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Ketua Borneo Harapan Nusantara, Alexius Akim, mengatakan kehadiran BHN di Kalimantan Barat diarahkan sebagai mitra pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“BHN muncul di Kalimantan Barat sebagai mitra dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang namanya mitra ini berarti kita ikut mendampingi, menyukseskan dan mengoreksi manakala pembangunan itu menyimpang,” ujar Alexius Akim, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, fungsi pendampingan tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk berhadapan dengan pemerintah, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial agar pembangunan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Pegang Empat Nilai
Alexius menjelaskan, BHN memiliki empat nilai yang menjadi landasan dalam menjalankan perjuangannya untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Keempat nilai tersebut yakni kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi kooperatif, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas.
“BHN ini muncul landasannya ada empat nilai. Nilai yang pertama kesetaraan dan keadilan sosial, lalu yang kedua partisipasi yang kooperatif, yang ketiga kemandirian ekonomi rakyat, keempat persatuan dan solidaritas. Jadi napas BHN itu di empat nilai ini,” katanya.
Ia menegaskan, empat nilai tersebut akan menjadi pijakan BHN dalam menjalankan peran organisasi di tengah masyarakat.
Dengan deklarasi tersebut, BHN menyatakan siap mengambil bagian dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Barat, sekaligus memberikan kritik dan masukan secara konstruktif ketika terdapat kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Redaksi Sorot Kalbar menempatkan pernyataan tersebut sebagai sikap organisasi BHN. Ruang klarifikasi dan tanggapan dari pihak pemerintah maupun pihak terkait tetap terbuka sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
red/sorotkalbar
